Puntondo, Humas PPLH —
Dalam beberapa tahun terakhir, nikel menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dibicarakan di Indonesia. Sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik, nikel disebut-sebut sebagai “logam masa depan” yang dapat mempercepat transisi energi global menuju dunia bebas emisi. Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi hijau.
Namun, di balik gemerlap narasi energi bersih, ada cerita lain yang sering terlupakan: cerita tentang masyarakat lokal yang kehilangan ruang hidup, ekosistem yang rusak, dan budaya pesisir yang perlahan tergerus.
Luka Ekologis di Sulawesi
Penelitian Greenpeace Indonesia bersama JATAM dan Trend Asia (2025) menunjukkan bahwa aktivitas tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, kerap melampaui dokumen izin lingkungan (Amdal). Polusi air dan udara menjadi persoalan serius, sementara masyarakat harus menanggung beban kesehatan serta kerusakan lingkungan yang semakin nyata.
Kondisi serupa terjadi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Masyarakat Bajo yang selama ratusan tahun hidup berdampingan dengan laut kini menghadapi ancaman limbah lumpur tambang. Laut yang dulu menjadi sumber makanan, identitas, dan ruang budaya, kini tercemar. Hasil tangkapan ikan berkurang, biota laut rusak, dan generasi muda tumbuh dalam ketidakpastian ekologis.
Ini bukan kasus tunggal. Di banyak daerah lain, tambang nikel meninggalkan jejak kerusakan serupa: hutan yang gundul, tanah yang tak lagi subur, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Ironisnya, kerusakan ini justru muncul di tengah narasi besar tentang “menyelamatkan bumi” dari krisis iklim.
Paradoks Energi Bersih
Nikel memang dibutuhkan untuk transisi energi, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik. Namun, pertanyaannya: apakah mungkin mewujudkan energi bersih dengan cara yang justru mencemari air, udara, dan tanah? Apakah adil jika masyarakat lokal harus membayar harga mahal demi kebutuhan global?
Paradoks ini menempatkan kita pada dilema besar. Di satu sisi, dunia membutuhkan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, proses ekstraksi bahan baku justru melahirkan persoalan ekologis baru. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, transisi energi bisa berubah menjadi ironi baru: menyelamatkan iklim global dengan mengorbankan komunitas lokal.
Dampak Global, Tanggung Jawab Bersama
Apa yang terjadi di Morowali atau Kabaena sejatinya bukan hanya masalah lokal. Laut yang tercemar, udara yang kotor, dan keanekaragaman hayati yang hilang memberi dampak luas pada ekosistem global. Kerusakan lingkungan di satu titik akan selalu memiliki efek domino pada wilayah lain.
Selain itu, kerentanan masyarakat lokal adalah potret ketidakadilan ekologis. Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis iklim justru sering menjadi korban utama. Situasi ini mengingatkan kita bahwa keadilan iklim bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga memastikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk hidup layak dan sehat.
Jalan Menuju Keberlanjutan
Meski situasinya kompleks, selalu ada jalan keluar. Ada setidaknya tiga langkah mendesak yang harus diperkuat:
- Tata Kelola Lingkungan yang Transparan
Proses perizinan, pengawasan, dan evaluasi tambang harus dilakukan dengan terbuka. Masyarakat harus dilibatkan bukan hanya sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai pengawas aktif. Transparansi ini penting untuk mencegah manipulasi data dan pelanggaran Amdal. - Keberpihakan pada Masyarakat Lokal
Pemerintah dan perusahaan harus memastikan hak-hak dasar masyarakat terlindungi. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses ekonomi alternatif yang berkelanjutan. Tanpa keberpihakan ini, pembangunan hanya akan memperlebar jurang ketidakadilan. - Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan
Industri harus benar-benar menerapkan teknologi yang meminimalkan dampak ekologis. Reklamasi dan rehabilitasi pascatambang tidak boleh sekadar simbolis, tetapi harus terbukti memulihkan ekosistem secara nyata.
Menjaga Masa Depan Bersama
Tambang nikel di Sulawesi adalah cermin bagaimana ambisi global bisa berujung pada krisis lokal. Kita tidak bisa menutup mata bahwa transisi energi harus berjalan, tetapi tidak boleh dengan mengorbankan masyarakat dan ekosistem.
PPLH Puntondo percaya bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghormati daya dukung alam dan keadilan sosial. Alam yang sehat bukan sekadar warisan, melainkan hak generasi mendatang.
Jika hari ini kita gagal menjaga keseimbangan, maka masa depan hanya akan menyisakan penyesalan. Tetapi jika kita berani menegakkan keberlanjutan, maka transisi energi benar-benar bisa menjadi jalan menuju bumi yang lebih adil, sehat, dan layak huni bagi semua.
Karena bumi tidak membutuhkan kita untuk hidup, tetapi kitalah yang membutuhkan bumi untuk bertahan.